BAB IV
Hukum Perikatan
1)
Pengertian Hukum Perikatan
Perikatan
adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih,
yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi
prestasi. Hukum perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan bukan
berbicara mengenai manusia. Hukum kontrak bagian dari hukum perikatan. Harta
kekayaan adalah objek kebendaan. Pihak dalam perikatan ada dua yaitu pihak yang
berhak dan pihak yang berkewajiban.
2)
Dasar Hukum Perikatan
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber
adalah sebagai berikut :
·
Perikatan yang timbul dari persetujuan
( perjanjian )
·
Perikatan yang timbul dari
undang-undang
·
Perikatan terjadi bukan perjanjian,
tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ) dan
perwakilan sukarela ( zaakwaarneming )
Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :
·
Perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata ) :
Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan
ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak
berbuat sesuatu.
·
Persetujuan ( Pasal 1313 KUH Perdata )
: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
·
Undang-undang ( Pasal 1352 KUH Perdata
) : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau
dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
3)
Azas-azas dalam Hukum Perikatan
- Asas kebebasan berkontrak
Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan
perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang
belum diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 1338 KUHPdt).
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal
1338 ayat (1) KUHPdt, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
- Asas Konsesualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1)
KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya
perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini
merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan
secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh
kedua belah pihak.
- Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt
servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta
sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati
substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah
undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi
kontrak yang dibuat oleh para pihak.
- Asas Itikad Baik (Good Faith)
Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang
berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini
merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus
melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang
teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua
macam, yakni itikad baik nisbi (relative) dan itikad baik mutlak.
- Asas Kepribadian (Personality)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang
yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan
perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340
KUHPdt.
Pasal 1315 KUHPdt menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan
perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini
sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk
kepentingan dirinya sendiri.
4)
Wanprestasi dan akibat-akibatnya
Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang
berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan,
perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:
1. perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, misalnya
jual beli, tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam
pakai.
2. perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk
membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk
tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang
lain.
Sanksi yang dapat dikenakan atas debitur yang lalai atau alpa ada
empat macam, yaitu:
1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat
dinamakan ganti-rugi;
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan
perjanjian;
3. peralihan resiko;
4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan
hakim.
5)
Hapusnya Perikatan
Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai
dengan Pasal 1381 KUH Perdata. Ada 10 (sepuluh) cara penghapusan suatu
perikatan adalah sebagai berikut :
-
Pembaharuan utang (inovatie)
Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya sutau
perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang
ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.
Ada tiga macam novasi yaitu :
1) Novasi obyektif, dimana perikatan yang telah ada diganti dengan
perikatan lain.
2) Novasi subyektif pasif, dimana debiturnya diganti oleh debitur
lain.
- Perjumpaan utang
(kompensasi)
Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang
disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu
dengan yang lainnya. Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berutang satu
pada yang lain dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan,
oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua mereka itu telah terjadi,
suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (pasal 1425 KUH Perdata). Misalnya
A berhutang sebesar Rp. 1.000.000,- dari B dan sebaliknya B berhutang Rp.
600.000,- kepada A. Kedua utang tersebut dikompensasikan untuk Rp. 600.000,-
Sehingga A masih mempunyai utang Rp. 400.000,- kepada B.Untuk terjadinya kompensasi
undang-undang menentukan oleh Pasal 1427KUH Perdata, yaitu utang tersebut :
·
Kedua-duanya berpokok sejumlah uang atau.
·
Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud
dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti.
·
Kedua-keduanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.
-
Pembebasan utang.
Undang-undang tidak memberikan definisi tentang pembebasan utang.
Secara sederhana pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu
kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Pembebasan
utang tidak mempunyai bentuk tertentu. Dapat saja diadakan secara lisan. Untuk
terjadinya pembebasan utang adalah mutlak, bahwa pernyataan kreditur tentang
pembebasan tersebut ditujukan kepada debitur. Pembebasan utag dapat terjadi
dengan persetujuan atau Cuma- Cuma
BAB V
Hukum Perjanjian
Dalam Pasal 1313 KUHPerdata,
perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan
diri terhadap satu orang lain atau lebih.Pengertian ini mengundang kritik dari
banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang
bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang
bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban
masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai
sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri
satu sama lain.
1.
Standar Kontrak Dalam Perjanjian
Standar Kontrak adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan
terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam
jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa
memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen
Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi dua
yaitu umum dan khusus.
1.
Kontrak standar umum
artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan
disodorkan kepada debitur.
2. Kontrak
standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya
dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.
2.
Macam-macam perjanjian
1. Perjanjian Jual-beli
Pengaturan tentang Jual beli sebagai perjanjian
didapat pada Bab kelima, yang pada Pasal 1457 KUHPerdata diartikan sebagai
suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan. Sedangkan menurut Subekti, yang dimaksud dengan Perjanjian
Jual Beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu
(si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang
pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas
sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
2. Perjanjian Tukar Menukar
Pasal 1541 KUHPerdata menyatakan bahwa tukar
menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan
dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertibal balik, sebagai
gantinya barang lain.
Sebagaimana dengan perjanjian jual beli, perjanjian ini juga
bersifat konsensual dan sudah mengikat pada saat tercapainya kata sepakat di
antara para pihak. Dan juga bersifat ”obligatoir”, dalam arti ia belum
memindahkan hak milik, tetapi baru sebatas memberikan hak dan kewajiban. Pada
saat terjadinya levering lah baru secara yuridis, ham milik berpindah.
Objek tukar menukar, dalam KUHPerdata adalah semua yang dapat
diperjual belikan, maka dapat menjadi objek tukar menukar. Terhadap hal ini
juga dalam KUH Perdata menyatakan bahwa semua pengaturan tentang jual beli juga
berlaku untuk perjanjian tukar menukar.
3. Perjanjian Sewa-Menyewa
Ketentuan KUH Perdata yang mengatur tentang sewa menyewa dapat
dilihat pada Pasal 1548 yang berbunyi:
”Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada yang lain kenikmatan dari suatu
barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh
pihak yanag tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”.
Sebagaimana halnya dengan perjanjian lainnya,
sewa menyewa adalah perjanjian konsensual yang artinya ia sudah sah dan
mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu
barang dan harga.
4. Perjanjian Persekutuan
Persekutuan menurut Syahmin AK (2006:59) adalah merupakan bentuk
perjanjian yang paling sederhana dalam tujuan untuk mendapatkan keuntungan
bersama. Dalam pelaksanaannya, pada persekutuan akan terdapat beberapa
perjanjian lainnya yaitu perjanjian kerja, perjanjian batas waktu persekutuan,
perjanjian sekutu dengan pihak ketiga, perjanjian pembagian keuntungan, serta
perjanjian – perjanjian lainnya.
Perjanjian persekutuan berbeda dengan perjanjian-perjanjian
lainnya yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan bersama seperti Firma,
maupun Perseroan Terbatas.
6. Perjanjian Hibah
Perjanjian Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah
(pemberi hibah) pada masa hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik
kembali, menyerahkan sesuat barang guna keperluan si penerima hibah yang
menerima penyerahan tersebut. Pengaturan atas hibah didapat pada Pasal 1666
sampai dengan 1693 KUH Perdata.
7. Perjanjian Penitipan Barang
Perjanjian Penitipan barang merupakan suatu perjanian riil yang
baru akan terjadi apabila seseorang telah menerima sesuatu barang dari
seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dengan mengembalikanya
dalam wujud asal. Dasar hukumnya bisa dapati pada Pasal 1694 KUH Perdata.
8. Perjanjian Pinjam Meminjam
Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana
pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu
baran-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang
sama pula. Ketentuan umum terhadapnya dalapat kita lihat pada Pasal 1754 KUH
Perdata.
3.
Syarat Sahnya perjanjian
Berdasar ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah
memenuhi 4 syarat komulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu :
1.
Adanya kesepakatan para pihak
untuk mengikatkan diri Bahwa semua pihak menyetujui/sepakat mengenai materi
yang diperjanjikan, dalam hal ini tidak terdapat unsur paksaan, intimidasi
ataupun penipuan.
2.
Kecakapan para pihak untuk membuat
perjanjian
3.
Ada suatu hal tertentu
4.
Adanya suatu sebab yang halal
Suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal
1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :
·
tidak bertentangan dengan
ketertiban umum
·
tidak bertentangan dengan
kesusilaan
·
tidak bertentangan dengan
undang-undang
4.
Saat lahirnya Perjanjian
Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting
bagi :
1.
kesempatan penarikan kembali
penawaran;
2.
penentuan resiko;
3.
saat mulai dihitungnya jangka waktu
kadaluwarsa;
4.
menentukan tempat terjadinya
perjanjian.
5.
Pembatalan dan pelaksanaan suatu perjanjian
Pengertian pembatalan dalam uraian ini mengandung dua macam
kemungkinan alasan, yaitu pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif,
dan pembatalan karena adanya wanprestasi dari debitur.
Pembatalan dapat dilakukan dengan tiga syarat yakni:
·
Perjanjian harus bersifat timbale
balik (bilateral)
·
Harus ada wanprestasi (breach of
contract)
·
Harus dengan putusan hakim (verdict)
Pelaksanaan Perjanjian
Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau
pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak- pihak supaya
perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya
menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek utama
perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak.
Mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang atau
sebaliknya penyerahan barang dulu baru kemudian pembayaran.
BAB VI
Hukum Dagang
Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum
yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khusunya dalam
perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum
yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul dikalangan kaum
pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan
kebiasaan diantara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan.
Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata diatur juga dalam KUHD. Jika
demikian adanya, ketenutan-ketentuan dalam KUHD itulah yang akan berlaku. KUH
Perdata merupakan lex generalis(hukum umum), sedangkan KUHD merupakan lex
specialis (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium
lex specialis derogat lex generalis (hukum khusus menghapus hukum umum).
1)
Hubungan Hukum Dagang degan Hukum Perdata
Sebelum kita mengetahui hubungan antara hukum dagang dan hukum
perdata kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud hukum perdata.
Definisinya sebagai berikut :
“Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara
perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain dalam segala usahanya
untuk memnuhi kebutuhannya, yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya
sendiri. *hukum perdata sangan pentinng karna disinilah letak hukum dagang.”
Salah satu bidang dari hukum perdata adalah hukum perikatan.
Perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta
kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan
pihak yang satu mempunyai hak atas sesuatu prestasi terhadap pihak yang lain,
sementara pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.
2)
Berlakunya Hukum Dagang
Berdasarkan pasal
II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka KUHD
masih berlaku di Indonesia. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi
tanggal 30 April 1847, yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD Indonesia itu
hanya turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel”, Belanda, yang dibuat atas
dasar konkordansi. Wetboek van Koophandel Belanda itu berlaku mulai tanggal 1
Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 (di Limburg) dari “Code du Commerce” Prancis
1808, tetapi anehnya tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam “Code du
Commerce” Prancis itu diambl alih oleh “Wetboek van Koophandel” Belanda. Ada
beberapa hal yang tidak diambil, misalnya mengeni peradilan kusus tentang
perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan.
3)
Hubungan Pengusaha dan Pembantunya
Bila seseorang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaan
itu disebut pengusaha. Jadi, sebagai pengusaha :
-
Dia dapat melakukan perusahaannya
sendirian, tanpa pembantu,
-
Dia dapat melakukan perusahaannya
dengan pembantu-pembantunya, dan
-
Dia dapat menyuruh orang lain untuk
menjalannkan perusahaannya (diberi surat kuasa untuk menjalannkan perusahaannya
atas nama si-pemberi kuasa tsb), sedangkan dia tidak turut serta.
Pembantun – pembantu dalam perusahaan terdiri dari dua macam
sebagai berikut :
-
Pembantu-pembantu dalam perusahaan,
misalnya: pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi
dan pimpinan perusahaan
-
Pembantu-pembantu di luar perusaaan,
misalnya: agen perusahaan, pengacara, notaries, makelar, dan komisioner.
4)
Pengusaha dan Kewajibannya
Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan
dengan sesama atau dengan negara. Maka dalam perdagangan timbul pula hak dan
kewajiban pada pelaku-pelaku dagang tersebut.
Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan
oleh perusahaan, yaitu :
1)
Membuat pembukuan ( sesuai dengan
Pasal 6 KUH Dagang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan
), dan di dalam pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 1997
2)
mendaftarkan perusahaannya (
sesuai Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib daftar perusahaan ). Dengan
adanya undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan maka
setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan, menurut hukum wajib untuk
melakukan pemdaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya
sejak tanggal 1 juni 1985. Berdasarkan pasal 25 undang-undang nomor 3 tahun
1982
DAFTAR PUSTAKA
